DJP Buka Suara soal Heboh Pengenaan PPN Jalan Tol

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait kabar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol. Pihaknya menegaskan hingga kini belum ada aturan resmi terkait pemberlakuan pajak pada sektor transportasi tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa rencana tersebut bagian dari visi jangka panjang, keadilan fiskal, namun belum bersifat operasional.

Mahasiswi AS Ditangkap usai Bercanda Minta Netanyahu Mengebom Acara Universitas

“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ujar Inge kepada iNews.id, Selasa (21/4/2026).

Inge mengklarifikasi bahwa kabar mengenai pengenaan PPN tol tersebut masih berada pada level kajian strategis. Masyarakat diminta untuk tetap tenang karena secara hukum belum ada regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk memungut pajak tersebut dalam waktu dekat.

Pemerintah Cabut Amazon Services sebagai Pemungut PPN Digital

“Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

DJP memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan baru akan dilakukan secara transparan dan melalui proses yang sangat berhati-hati. Pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara luas sebelum mengambil keputusan final.

Langganan ChatGPT Kini Kena PPN 11 Persen

Menurut Inge, jika nantinya kebijakan ini akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” ucap Inge.

Lebih lanjut, Inge menekankan bahwa pemerintah tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap langkah reformasi perpajakan.

“Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin