Buka Masa Sidang, Ketua DPR Singgung Aksi Kekerasan yang Terus Dilakukan KKB di Papua

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 usai reses di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2022). Puan menyinggung sejumlah hal, termasuk aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapa waktu terakhir.

“Aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian DPR RI,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2022).

Baca Juga

Elon Musk Berencana Bangun Kota di Bulan yang Tumbuh Sendiri

“Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil,” lanjut mantan Menko PMK tersebut.

Selanjutnya Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, Polri dan pekerja sosial yang telah bekerja keras menjamin kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Atas kinerja apik tersebut, masyarakat disebut dapat merayakan Idul Fitri di daerahnya masing-masing dengan aman, nyaman serta gembira.

Baca Juga

Kondisi Terkini 4 Pekerja BTS setelah Bebas dari Penyanderaan KKB, Dirawat di RSUD Oksibil

Pada masa persidangan V DPR ini, Puan menjelaskan agenda utama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI adalah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN Tahun Anggaran 2024.

“APBN Tahun Anggaran 2024, merupakan APBN terakhir dari periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Oleh karena itu prioritas APBN Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia,” jelas Puan.

Baca Juga

TNI Polri Evakuasi 4 Sandera KKB di Pegunungan Bintang, Dibantu Para Tokoh Masyarakat

Selain membahas KEM PPKF, agenda DPR yang sangat penting lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Puan, DPR akan memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat berjalan dengan lancar.

“Tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat Kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024, sehingga memastikan bahwa Pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur dan adil,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Terkait pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI disebutnya akan memprioritaskan penyelesaian pembahasan sembilan Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I. Selain itu juga untuk RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas RUU prioritas Tahun 2023.

Kesembilan RUU tersebut adalah RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) serta RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“DPR RI berkomitmen untuk menghasilkan produk Undang-Undang yang selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan ikut membuka ruang bagi partisipasi pendapat masyarakat,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat