BPK Usul Wajib Militer, Menhan Mengaku Masih Fokus Bela Negara

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar menerapkan wajib militer. BPK menilai wajib militer sudah waktunya diterapkan di Indonesia.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai, sebagai sebuah wacana sah-sah saja dilakukan. Namun, dia mengaku, Kemenhan hingga saat ini belum memikirkan adanya wajib militer di Indonesia.

Meski AS dan China Berseteru, Xi Jinping Akan Datang ke Gedung Putih

"Untuk wajib militer kami belum pikirkan, karena kita masih berpatokan kepada bela negara," katanya di Gedung Kemenhan Jakarta, Senin (17/6/2019).

Hal itu disampaikan dia usai acara penerimaan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta. Tidak hanya Kemenhan, TNI juga mendapat opini WTP dari BPK.

Menhan Ajak Generasi Muda Kreatif dan Inovatif Mencintai Tanah Air

Bela negara, Ryamizard menjelaskan, adalah bagaimana jiwa dan pemikiran semua orang tidak berubah, yakni masih berpegang pada NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 45. Pegangan itu yang harus terpatrikan terus di dalam benak rakyat Indonesia, khususnya prajurit TNI.

"Karena perang ke depan itu perang mindset, mengubah pola pikir. Untuk itu biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke benak setiap warga negara. Itu yang perlu kita lakukan. Ini aja belum selesai," tuturnya.

KSAL Beri Motivasi Bela Negara kepada Ribuan Pelajar

Mantan KSAD ini tidak menampik, jika beberapa negara di dunia sudah menerapkan wajib militer. Bahkan, negara kecil seperti Singapura sudah menerapkannya.

"Tapi saya masih sampai bagaimana agar mindset kita tidak diubah. Nah, kalau untuk wacana-wacana boleh-boleh saja," ujar mantan panglima Kostrad ini.

Sebelumnya, wacana wajib militer dilontarkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna. "Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju," katanya, Senin (17/6/2019).

Indonesia, menurut dia, sudah waktunya menerapkan wajib militer, seperti yang sudah dilakukan negara-negara maju lainnya. "Yakni sudah waktunya kita meningkatkan program bela negara kita menjadi lebih terstruktur, lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer," tutur Agung.

Editor: Djibril Muhammad