BNPP Terjun Langsung ke Perbatasan RI-Timor Leste, Telusuri Jalur Ilegal di Belu 

JAKARTA, iNews.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar survei identifikasi jalur lintas batas tidak resmi di wilayah perbatasan Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), khususnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dilakukan guna memetakan jalur-jalur ilegal yang berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan lintas negara.

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dari total panjang perbatasan darat RI-RDTL sepanjang 268 kilometer (km), sekitar 123 km berada di wilayah Kabupaten Belu.

Baca Juga

BNPP Perkuat SPIP Terintegrasi, Dorong Pencegahan Korupsi di Kawasan Perbatasan

Deputi I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin melepas langsung tim yang terdiri dari BNPP, CIQ dan TNI, untuk identifikasi jalur tikus atau jalur ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste di Kabupaten Belu. Nurdin memberikan pengarahan langsung ke tim yang bertugas.

"Kami melaksanakan pelepasan tim untuk melakukan survei terhadap jalur-jalur perlintasan tidak resmi yang ada di perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu," kata Nurdin kepada wartawan dikutip, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga

BNPP Soroti Pencurian Ikan hingga Akses Lintas Batas, Dorong Sinkronisasi Anggaran

Sebagai informasi, wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan negara yang harus dijaga dari berbagai ancaman keamanan dan pelanggaran kedaulatan. Survei dilakukan karena masih ditemukan jalur perlintasan tidak resmi yang digunakan untuk aktivitas ilegal di kawasan perbatasan RI-RDTL. 

BNPP mengungkapkan sejumlah aktivitas yang diduga memanfaatkan jalur tidak resmi tersebut antara lain penyelundupan barang maupun aktifitas lintas batas yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial budaya secara prosedural, penyelundupan narkotika, illegal logging, hingga potensi infiltrasi jaringan terorisme. 

Baca Juga

Bukan Hanya Jakarta, BNPP Sebut Masa Depan Indonesia Ada di Garis Batas Wilayah Negara!

Selain itu, jalur ilegal juga dinilai berpotensi memicu pelanggaran wilayah oleh kendaraan asing dan pencemaran lingkungan lintas batas. 

Keberadaan jalur tidak resmi dapat melemahkan kontrol negara terhadap wilayahnya, menimbulkan kerugian ekonomi, meningkatkan ancaman keamanan nasional, serta membahayakan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. 

Baca Juga

BNPP Bedah 15.000 Rumah Tidak Layak Huni di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan

Karena itu, BNPP menilai survei ini mendesak dilakukan karena hingga kini belum tersedia pemetaan komprehensif mengenai jalur-jalur tidak resmi yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan pengendalian. 

Selain itu, meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara dan potensi munculnya jalur ilegal baru menjadi alasan utama percepatan survei lapangan tersebut. 

Survei akan difokuskan untuk mengidentifikasi lokasi dan karakteristik jalur tidak resmi di perbatasan RI-RDTL di Kabupaten Belu. Kegiatan ini juga bertujuan mengumpulkan data faktual, mengetahui pola aktivitas ilegal, serta memperkuat pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan. 

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut antara lain tersusunnya peta sebaran jalur tidak resmi di Kabupaten Belu, data karakteristik setiap jalur, identifikasi tingkat kerawanan, hingga rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pengawasan lintas batas negara. 

"Tentu dalam konteks pengamanan perbatasan hanya ada dua solusinya yaitu menutup (jalur) atau menjadikannya sebagai titik perlintasan resmi," kata Nurdin.

"Sebelum kebijakan menjadikannya perlintasan resmi atau menutup, kita perlu memastikan kondisi riil di lapangan. Sehingga kebijakan yang diambil nantinya berbasis data dan fakta yang riil di lapangan," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama