Begal hingga Premanisme Resahkan Masyarakat, Golkar: Negara Tak Boleh Kalah dari Kriminal

JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Golkar DPR prihatin atas maraknya aksi kriminal jalanan yang terjadi di berbagai daerah sepanjang Mei 2026. Hal ini merespons sejumlah kasus yang terjadi di daerah dan menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, M Sarmuji mengatakan aksi begal tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa karena dampaknya sangat besar terhadap rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hingga dini hari.

Baca Juga

Mengapa Selat Hormuz Menjadi Senjata Terkuat Iran? Ini 5 Alasannya

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” kata Sarmuji, Rabu (13/5/2026).

Baca Juga

Preman Viral Ancam Bakar Warung di Deliserdang Ditangkap, Begini Tampangnya

Dia meminta polisi meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan, terutama di jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah yang kerap menjadi lokasi aksi begal.

“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.

Baca Juga

Kronologi Preman Kampung di Deliserdang Palak Pemilik Warung Rp250.000

Sarmuji juga menyoroti dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Maraknya begal dan aksi premanisme, menurutnya, membuat banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM merasa terancam saat bekerja.

“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” ujarnya.

Baca Juga

Ngeri! Preman di Medan Siram Bensin dan Ancam Bakar Warung gegara Tak Diberi Uang

Sarmuji menilai negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Karena itu, dia meminta aparat tidak hanya fokus pada penindakan kasus setelah viral, tetapi juga melakukan langkah preventif dan pemetaan kelompok-kelompok kriminal yang meresahkan warga.

“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” kata dia.

Baca Juga

Viral Pungli di Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang, 4 Preman Langsung Ditangkap Polisi

Sarmuji secara khusus meminta Polri bertindak lebih tegas dan konsisten terhadap aksi premanisme maupun begal yang kian meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui langkah penindakan yang cepat, terukur, dan tidak memberi ruang bagi kelompok kriminal untuk berkembang.

“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” ujar dia.

Sarmuji juga menilai tindakan premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan wilayah tertentu harus menjadi perhatian serius aparat karena berdampak langsung terhadap iklim usaha dan kenyamanan masyarakat.

“Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,” lanjutnya.

Sarmuji juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan wilayah perkotaan maupun daerah penyangga yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kriminalitas jalanan.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan tidak cukup hanya mengandalkan patroli konvensional, tetapi juga perlu dukungan teknologi pengawasan, penerangan jalan, serta koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.

Sekjen DPP Partai Golkar itu juga mengingatkan agar aparat bertindak tegas terhadap para pelaku, termasuk jaringan penadah hasil kejahatan yang sering kali menjadi bagian dari mata rantai kriminalitas jalanan.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Pelaku kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian