Bawaslu Usul Blacklist Pelaku Politik Uang dari Pemilu, Ini Respons Golkar

JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyoroti usulan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar pelaku politik uang dalam pemilu di-blacklist dari pemilu. Dia mengatakan pentingnya membangun komitmen bersama demi mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas. 

“Yang terpenting adalah komitmen kita semua untuk menyadari dan memahami pentingnya Pemilu yang berintegritas,” kata Doli dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026) 

Baca Juga

Trump kepada Xi Jinping: AS dan China Memiliki Masa Depan yang Fantastis Bersama

Dia menilai, seluruh elemen bangsa perlu memikirkan langkah nyata untuk mencegah berbagai bentuk moral hazard dalam pelaksanaan pemilu. Praktik seperti politik transaksional, politik uang, hingga pembelian suara harus diberantas melalui pembenahan sistem secara menyeluruh.

Baca Juga

2 Pemeras Pejabat Bawaslu Empat Lawang Ditangkap, Modus Sebarkan Berita Bohong

"Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem Pemilu ke depan," katanya.

Apalagi, kata dia, berbagai gagasan perbaikan kualitas pemilu terus bermunculan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung.

Baca Juga

Viral Video Penangkapan 2 Oknum LSM Pemeras Pejabat Bawaslu Empat Lawang, 1 Ditembak

“Kita akan terus menunggu usulan-usulan baru lainnya untuk dikaji dan dikembangkan,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat sanksi lebih tegas bagi pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti pemilu pada periode berikutnya.

Baca Juga

DKPP Sidangkan Komisioner Bawaslu Tulang Bawang Barat, Diduga Tutupi Laporan Politik Uang

Menurut Herwyn, pelaku politik uang semestinya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi yang sedang berlangsung, tetapi juga dilarang mengikuti pemilu maupun pilkada berikutnya guna memberikan efek jera.

“Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, minimal satu periode Pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk Pilkada,” ujar Herwyn dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (6/5/26).

Editor: Rizky Agustian