Ahmad Alimuddin Dukung Moratorium Dapur Baru MBG: Prioritaskan Penerima di Wilayah 3T

JAKARTA, iNews.id – Founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimuddin mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai pemerintah responsif atas kritik masyarakat.

"Kita perlu mengapresiasi langkah presiden sudah berusaha untuk mengungkap berbagai kasus yang terjadi di MBG, di BGN gitu ya," ujar Alimuddin dalam program Interupsi bertajuk 'Korupsi Dana Gizi, Ancaman bagi Generasi' yang tayang di iNews, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga

Trump Klaim AS Telah Bikin Kesepakatan Hebat dengan Iran, Teheran Bilang Belum!

Menurut Alimuddin, langkah ini menjadi bukti konkret pemerintah berkomitmen penuh membenahi program prioritas tersebut.

Baca Juga

Boyamin Siap Buka-Bukaan Kasus Korupsi MBG: Ada Pejabat Eselon I BGN Punya 20 SPPG

"Ini langkah konkret yang luar biasa karena pada akhirnya presiden dan juga jajaran, dan pihak-pihak terkait mau memperbaiki dan mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah netizen gitu ya, dan keluh kesah masyarakat, gitu," tambahnya.

Tidak hanya sekadar mengusut kasus hukum, Alimuddin memaparkan Prabowo juga mengambil langkah strategis lain, termasuk penghentian sementara (moratorium) pembangunan dapur baru serta penajaman target penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga

Said Didu: Program MBG di Era Dadan Hindayana Melenceng dari Tata Kelola

"Terus yang kedua juga, Presiden enggak hanya berhenti pada bagaimana kemudian mengungkap kasus itu, tapi kemudian Presiden juga akan melakukan moratorium dapur baru, ya kan. Terus kemudian ada refocusing penerima manfaat yang misalnya sebelumnya penerima manfaatnya dia adalah orang yang mampu, maka sekarang akan lebih dispesifikkan lagi kayak gitu," jelasnya.

Pembenahan internal juga menyasar pada aspek operasional dapur-dapur yang sudah berjalan. Dia mengungkapkan persoalan kelayakan fasilitas dan legalitas telah menjadi perhatian sejak tahun lalu.

Baca Juga

Zulhas Bongkar Dugaan Jual Beli SPPG: MBG Kebobolan Rp1 Triliun Per Bulan!

"Terus kemudian terkait juga dengan pembenahan dapur yang sudah ada. Karena sebenarnya kan ini, ini sebenarnya udah dari tahun lalu juga sudah digalakkan bahwa dapur-dapur ini ada yang sanitasinya bermasalah, ada yang sertifikat halalnya enggak ada, ada, ada banyaklah masalah-masalahnya, dan itu harus lebih ditingkatkan lagi kayak gitu," kata Alimuddin.

Lebih lanjut, Alimuddin menekankan pentingnya menempatkan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagai prioritas utama dalam pendistribusian program ini karena kondisi ekonomi masyarakatnya.

Baca Juga

Kubu Sony Sonjaya Bongkar 2 Klaster Kasus Korupsi MBG, Apa Saja?

"Terus kemudian fokus utama lagi adalah soal daerah 3T gitu ya. Karena daerah 3T ini kan mau tak mau, suka tak suka adalah mereka yang sangat membutuhkan gitu. Apalagi mereka yang secara ekonomi itu justru lebih banyak kelas menengah ke bawah," tuturnya.

Dia juga menyoroti adanya pergeseran fokus pemerintah dari yang semula mengejar kuantitas target capaian, kini beralih ke arah peningkatan kualitas mutu makanan. Ia mengingatkan agar para mitra penyedia tidak sekadar mencari keuntungan semata.

Baca Juga

Temui Prabowo, Kepala BGN Ungkap soal Anggaran dan Anak Orang Kaya Tak Lagi Dapat MBG

"Terakhir adalah terkait dengan pergeseran dari kuantitas ke kualitas. Kalau sebelumnya kan ngejar kuantitas, banyaknya penerima, maka sekarang lebih, lebih banyak ke kualitasnya. Bagaimana caranya agar kualitas ini, seperti tadi yang dipermasalahkan misalnya, itu benar-benar bisa diselesaikan gitu," katanya.

"Jangan sampai mitra-mitra MBG, mitra-mitra SPPG ini lebih fokus bagaimana caranya cuan, bukan fokus bagaimana menjadi mitra yang bisa memberikan gizi yang cukup kepada, kepada anak-anak kita, sehingga stunting dan ketidakfokusan belajar itu, yang jadi masalah itu, itu bisa diatasi dengan benar-benar," pungkas Alimuddin.

Editor: Rizky Agustian