3 Prestasi Ganjar Pranowo dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender
JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki beragam prestasi saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, khususnya dalam bidang kesetaraan Gender.
Sudah empat kalii berturut-turut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam upaya kesetaraan gender melalui Anugrah Parahita Ekapraya.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmen dan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan sektor perempuan dan anak, khususnya melalui strategi pengarusutamaan gender.
Jawa Tengah berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori ini, yaitu kategori Mentor sebagai penghargaan terakhir (13/10/2021).
Ganjar-Mahfud Siapkan Program Zero Blank Spot, Ingin Akses Internet Merata
Ganjar Pranowo, sebagai pemimpin Jawa Tengah, sangat sadar akan pentingnya isu kesetaraan gender yang harus menjadi perhatian utama semua pihak.
Menurutnya, kesetaraan gender merupakan hal yang sangat relevan, karena tidak ada alasan yang valid untuk membedakan antara jenis kelamin, dan gender bukanlah penghalang dalam meraih kesuksesan.
Ganjar Pranowo Diserbu Warga saat Jalan Pagi di Bali, Langsung Diajak Foto
Berikut ini adalah prestasi Ganjar Pranowo dalam menangani isu kesetaraan Gender selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.
3 Prestasi Ganjar Pranowo Dalam Kesetaraan Gender:
10 Prinsip Kebangsaan Ganjar Pranowo, Cinta Tanah Air dan Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
1. Garpu Perak
Pada peringatan Hari Ibu 2022, Gubernur Ganjar Pranowo dengan tegas mengajak masyarakat untuk peduli terhadap perempuan melalui Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak).
Ganjar Pranowo mendorong warga untuk memanfaatkan media sosial dalam upaya kampanye kebaikan ini.
Dia mengungkapkan pentingnya kampanye yang mengedepankan laki-laki yang peduli terhadap perempuan dan anak.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dengan target memasukkan sekitar 30 persen perempuan dalam kelompok yang berperan dalam penyusunan kebijakan.