Viral Kartu Transportasi Gratis DKI Dijual di Medsos, Pramono: Tindak Tegas!

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan Kartu Layanan Gratis (KLG) untuk mengakses transportasi umum di ibu kota tidak boleh diperjualbelikan. Hal itu dinyatakan setelah beredar aktivitas jual beli kartu tersebut di media sosial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku ikut memantau informasi terkait hal tersebut. Dia meminta pihak yang memperjualbelikan kartu itu ditindak tegas, termasuk jika ada keterlibatan orang dalam.

Baca Juga

Aliansi Rusia-China Semakin Kuat Meskipun Ada Tekanan Barat

"Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga

Lantik 884 Pejabat Baru Pemprov DKI, Pramono Minta Beri Pelayanan Terbaik untuk Warga

Dia menegaskan, program itu hanya diperuntukkan bagi 15 golongan masyarakat agar bisa mengakses transportasi umum di Jakarta secara gratis. Dia ingin program tersebut tepat sasaran. 

"Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka," ujar dia.

Baca Juga

Pedagang Hewan Kurban di Jakarta Dilarang Jualan di Trotoar, Pramono: Jangan Ganggu Publik

Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo menerima aduan warganet terkait praktik jual beli kartu transportasi umum gratis di media sosial. Dia bakal menginvestigasi aduan tersebut.

"Terkait hal ini, kami bersama Dishub, MRT, Transjakarta, dan Bank Jakarta sedang melakukan investigasi. Jika terdapat pelanggaran maka akan ditindak dengan tegas," kata Yustinus melalui akun X.

Baca Juga

Pramono Putuskan Perpanjang Jalur LRT Jakarta hingga Dukuh Atas, Telan Anggaran Rp2,7 Triliun

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2025, 15 golongan yang bisa mendapatkan KLG adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik pemegang kartu Jakarta pintar plus dan kartu Jakarta mahasiswa unggul;
2. Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak;
3. Penghuni rumah susun sederhana sewa;
4. Tim penggerak PKK dan kelompok PKK; 
5. PJLP dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
6. ASN dan pensiunan PNS Provinsi DKI Jakarta;
7. Penyandang disabilitas;
8. Penduduk lanjut usia;
9. Veteran Republik Indonesia;
10. Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
11. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini;
12. Penjaga rumah ibadah;
13. Penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
14. Juru pemantau jentik, pengurus karang taruna, dasawisma, atau pengurus pos pelayanan terpadu; dan
15. Anggota Tentara Nasional (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga

Pramono Ungkap Rencana Bangun 3 PLTSa, Tekan Produksi Sampah 9.000 Ton per Hari

Editor: Rizky Agustian