Ukraina Selidiki Vaksinasi Covid-19 Ilegal, Setiap Orang Dipungut Rp50 Juta
Kasus infeksi virus corona di Ukraina meningkat kembali sejak September dan terus konsisten sejak saat itu, memicu penerapan lockdown nasional.
Senat Filipina juga menyelidiki vaksinasi ilegal terhadap anggota pasukan pengaman presiden atau Presidential Security Group (PSG). Vaksinasi yang menggunakan produk China, Sinopharm, itu belum mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA).
Saat Presiden Rodrigo Duterte mengumumkannya pada 26 Desember, FDA belum menyetujui penggunaan satu vaksin pun di Filipina sehingga vaksinasi terhadap personel PSG dianggap ilegal.
Meski demikian Duterte membela para pengawalnya dengan alasan mereka berhak mendapatkan vaksin Covid-19 lebih dulu karena risiko pekerjaan.
Senat akan melanjutkan penyelidikan program vaksinasi itu. Selain anggota PSG, beberapa menteri diketahui juga sudah mendapatkan vaksin tersebut.
Terpisah, FDA, Biro Penyelidikan Nasional, serta Bea Cukai juga menggelar penyelidikan bagaimana bisa vaksin yang belum masuk dalam program nasional itu bisa masuk ke Filipina, termasuk penggunaannya.
Editor: Anton Suhartono