Trump Tuduh China Pegang 220 Juta Data Pemilih AS, Sebut Skandal Terbesar dalam Sejarah

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Donald Trump menuduh China menguasai 220 juta data pemilih Amerika Serikat (AS) dan menyebutnya sebagai skandal terbesar dalam sejarah pemilihan presiden (pilpres) negara itu. Menurut Trump, data tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya intervensi terhadap Pilpres AS 2020 yang berakhir dengan kekalahannya dari Joe Biden.

Trump menyebut dugaan kepemilikan 220 juta data pemilih AS oleh China sebagai "penodaan data pemilu terbesar dalam sejarah". Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan pengungkapan atau deklasifikasi temuan intelijen yang diklaim menunjukkan adanya campur tangan asing dalam sistem pemilu Amerika Serikat.

Baca Juga

Trump Tuduh China Intervensi Pilpres AS 2020 sehingga Kalah dari Joe Biden

Dalam pidato resminya, Kamis (16/7/2026) waktu setempat, Trump mengutip laporan CIA yang menyebut, sejak pertengahan 2018, ketika dirinya masih menjabat sebagai presiden, Partai Komunis China menjalankan kebijakan untuk "memanfaatkan seluruh elemen dalam dan luar negeri".

Menurut Trump, tujuan operasi tersebut adalah mengurangi perolehan suaranya pada Pilpres 2020, memaksanya mundur dari dunia politik, atau mencegahnya kembali mencalonkan diri sebagai presiden.

Baca Juga

Serangan Rudal AS Hancurkan Jembatan Kereta Hubungkan Iran dengan China dan Rusia

Trump juga menuduh pemerintah China mencari sejumlah jurnalis AS yang selama ini kerap memberitakan dirinya secara negatif, kemudian membayar mereka dalam jumlah besar agar terus melakukan hal serupa.

"Seperti dinyatakan dalam salah satu penilaian, kami menilai bahwa musuh-musuh Amerika Serikat, termasuk setidaknya Rusia, China, Iran, Korea Utara, serta aktor-aktor non-negara, memiliki kemampuan untuk membahayakan infrastruktur pemilu AS," katanya.

Baca Juga

Trump Jagokan Wapres JD Vance-Menlu Rubio Maju Pilpres AS 2028: Mereka Tak Terkalahkan!

Trump mengeklaim pengungkapan tersebut membuktikan sistem pemilu AS sangat rapuh dan rentan terhadap campur tangan pihak asing. Menurutnya, sistem seperti itu tidak layak dipertahankan.

"Ratusan juta berkas pemilih AS berada di tangan pemerintah asing," ujarnya.

Dia juga mengklaim terdapat ratusan ribu warga asing serta orang yang telah meninggal dunia masih tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Trump menambahkan, Menteri Keamanan Dalam Negeri akan memberikan pengarahan mengenai temuan terbaru yang disebut mengonfirmasi adanya kerentanan siber dalam sistem pemungutan suara elektronik di Amerika Serikat.

"Besok, Menteri Keamanan Dalam Negeri (Markwayne Mullin) akan memberikan pengarahan untuk menjelaskan tugas departemennya baru-baru ini, mengonfirmasi kerentanan siber dalam sistem pemungutan suara elektronik kita, kerentanan tersebut buruk," tuturnya.

Editor: Anton Suhartono