Pengadilan Kriminal Internasional Tolak Bebaskan Eks Presiden Filipina Duterte

DEN HAAG, iNews.id - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Rabu (22/4/2026), menolak permohonan untuk membebaskan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Panel hakim menilai, ICC masih memiliki yurisdiksi dalam menangani kasus tuduhan pelanggaran Duterte.

Artinya pengadilan Duterte atas tuduhan kejahatan perang melawan narkoba akan dilanjutkan oleh pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu.

Baca Juga

Selat Hormuz Genting! Iran Tembaki 3 Kapal, 2 di Antaranya Disita

Pihak Duterte berpendapat, ICC tidak memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan di Filipina karena negara tersebut tidak lagi tunduk pada Statuta Roma, dasar pendirian ICC.

Namun jaksa penuntut membantah dengan alasan dakwaan kejahatan tersebut merujuk saat Filipina masih menjadi anggota ICC. Oleh karena itu hakim berhak mengadili Duterte.

Baca Juga

Mantan Presiden Filipina Duterte Didakwa 3 Tuduhan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di ICC

Dalam putusan awal pada Oktober, majelis pra-persidangan ICC memihak jaksa penuntut, memutuskan penyelidikan terhadap Duterte dimulai sebelum penarikan keanggotaan Filipina.

Pengadilan banding juga menolak gugatan tim kuasa hukum Duterte.

Baca Juga

Marcos Jr Pecat Kepala Kepolisian Filipina yang Tangkap Mantan Presiden Duterte

"Setelah menolak seluruh banding, majelis menganggap permintaan pembela untuk pembebasan segera dan tanpa syarat Duterte tidak relevan," kata Hakim ICC, Luz del Carmen Ibanez Carranza, seperti dikutip dari AFP.

Duterte menghadapi tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC, terkait pembunuhan ribuan orang dalam perang melawan kejahatan narkoba yang dikampanyekan selama menjabat wali kota dan presiden.

Baca Juga

Dipenjara ICC, Mantan Presiden Filipina Duterte Unggul dalam Pilwalkot Davao

Tuduhan tersebut terkait dengan jabatan Duterte sebagai Wali Kota Davao (2013-2016) dan 3 tahun pertama sebagai presiden (2016-2019). Setelah 2019, Filipina menarik diri dari keanggotaan ICC.

Editor: Anton Suhartono