15 Negara Bagian AS Gugat Trump gara-gara Vaksin Anak Dipangkas

LOS ANGELES, iNews.id - Sebanyak 15 negara bagian Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Partai Demokrat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump terkait pengurangan jumlah pasokan vaksin untuk anak-anak. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan sains.

Melalui perubahan aturan yang diumumkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS pada Januari itu, pemerintah federal tidak lagi merekomendasikan setiap anak mendapat imunisasi untuk mencegah beberapa penyakit, di antaranya rotavirus, influenza, dan Covid-19.

Baca Juga

Helikopter Militer Iran Jatuh di Pasar Buah, Tewaskan 2 Pilot dan 2 Pedagang

Sebagai perubahan, tujuh vaksin hanya direkomendasikan untuk anak-anak berisiko tinggi. Langkah tersebut membatalkan rekomendasi kalangan ilmiah yang bertujuan menekan penyakit dengan imunisasi rutin.

“Menteri RFK Jr (Robert F Kennedy) dan CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) mengabaikan penelitian ilmiah selama beberapa dekade, mengabaikan (saran) para pakar medis kredibel, serta mengancam akan membebani sumber daya negara bagian dan membuat anak-anak AS lebih rentan menderita penyakit,” kata Jaksa Agung California Rob Bonta, yang memimpin gugatan tersebut, dikutip dari Reuters, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga

Trump Bantah Laporan Jenderal Kepala Staf AS Tolak Perang Lawan Iran

Vaksin lain yang dicabut status rekomendasi penggunaanya untuk anak-anak adalah hepatitis A, meningokokus, virus sinsitial pernapasan (RSV), dan virus hepatitis B.

Perubahan skema vaksinasi anak oleh pemerintah federal memicu kekhawatiran di kalangan medis.

Baca Juga

Greenland Tolak Mentah-Mentah Bantuan RS Terapung Trump, Sindir Berobat di AS Harus Bayar

Pemerintahan Trump membela keputusan tersebut dengan alasan menyelaraskan kebijakan vaksinasi AS dengan negara lain, mencantumkan Denmark sebagai contoh.

Beberapa ahli kesehatan menunjuk Denmark sebagai negara kecil dan homogen dengan prevalensi penyakit rendah serta sistem perawatan kesehatan terpusat yang menjamin akses universal terhadap perawatan.