Indonesia Memasuki Masyarakat Menua, BKKBN: Lansia Perlu Perhatian Serius

JAKARTA, iNews.id - Indonesia saat ini memasuki fase ageing population atau masyarakat menua. Kondisi itu ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang telah mencapai 12 persen dari total populasi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Fenomena tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam optimalisasi bonus demografi. Lansia dinilai tetap dapat menjadi bagian produktif dalam pembangunan apabila memiliki kualitas hidup yang baik, sehat, mandiri, dan berdaya.

Baca Juga

5 Rekomendasi Jajanan Jadul Betawi yang Masih Melekat di Hati

Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 42,81 persen lansia mengalami keluhan kesehatan, dengan angka morbiditas mencapai 20,71 persen. Sebab itu, diperlukan penguatan layanan dan pendampingan lansia melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dunia usaha, akademisi, hingga media.

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyiapkan Program Lanjut Usia Berdaya (Sidaya). Program itu mencakup Sekolah Lansia, Bina Keluarga Lansia (BKL), pemeriksaan kesehatan, Lansia Entrepreneur, hingga Kartu Sidaya untuk memperkuat akses layanan dan pemberdayaan lansia.

Baca Juga

Refly Harun Sebut Jokowi Takut Kasus Ijazah Dibawa ke Persidangan, Kenapa?

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan BKKBN, Elsa Pongtuluran mengatakan, dalam layanan kesehatan bagi lansia pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemnekes) memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis..

"Untuk layanan kesehatan lansia kita bekerja sama dengan Kemenkes melakukan pemeriksaan kesehatan ringan. Jika lansia mengalami masalah kesehatan serius maka akan ditangani atau dirujuk pihak puskesmas," kata Elsa di Gedung BKKBN, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Baca Juga

MNC Peduli Bersama KEK MNC Lido City Salurkan 3 Sapi dan 8 Kambing ke Warga Bogor

Dia menuturkan untuk pelayanan kesejahteraan lansia, pihaknya juga berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar tidak terjadi tumpang tindih program.

"Untuk pelayanan kesejahteraan lansia, pihaknya bekerja sama (koordinasi) dengan kementerian lain, seperti Kemensos dan untuk pemberdayaan dengan Kemenaker Jadi tidak ada tumpang tindih program dengan lembaga lain," ujarnya.

Baca Juga

Prabowo Akan Bertemu Presiden Prancis, Perkuat Kerja Sama Energi hingga Pertahanan

Sementara itu, untuk Sekolah Lansia, Elsa mengungkapkan, saat ini terdapat 3.051 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membangun ekosistem care economy menghadapi populasi menua dan bonus demografi kedua.

"Sekolah Lansia ini juga memiliki pengajar yang sebagian besar dipilih oleh komunitas lansia yang ada, dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada," kata Elsa.

Baca Juga

Pawai Takbiran Idul Adha di Palangka Raya Banjir Hadiah, Rebutkan Rp100 Juta

"Misalnya kalau ada yang memiliki keahlian menganyam, ya bisa menjadi pengajar apabila sekolah lansianya membutuhkan. Ini mencegah mereka dari depresi," ujarnya.

Editor: Dani M Dahwilani