Dari Soekarno hingga Jokowi: Kenapa Korupsi di Indonesia Tak Kunjung Punah?

JAKARTA, iNews.id -  Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Meski pemerintahan berganti, dari era Presiden Soekarno hingga Joko Widodo, upaya pemberantasan korupsi kerap menemui jalan terjal. Berikut ini kilas balik sejarah panjang perang melawan korupsi di Indonesia.

Awal Mula: Korupsi Terabaikan di Era Soekarno

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintahan Presiden Soekarno lebih fokus menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kemerdekaan. Akibatnya, korupsi belum menjadi prioritas utama. Meski begitu, Soekarno sempat membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pada 1957 yang diketuai Jenderal A.H. Nasution. Tugasnya: membersihkan aparatur negara dari praktik korupsi.

Baca Juga

Korupsi Proyek Lampu Jalan Luwu Timur, Tersangka Gunakan Dokumen Perusahaan Tanpa Izin

Namun, banyak pejabat berlindung di balik kekuasaan presiden. Upaya Paran pun kandas. Kemudian lahir lembaga Operasi Budi pada 1963 untuk memburu korupsi di BUMN seperti Pertamina. Hasilnya sempat menjanjikan, menyelamatkan miliaran rupiah, tapi kemudian dibubarkan karena dianggap mencemarkan nama baik presiden.

Baca Juga

KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Dana CSR BI

Era Soeharto: Lembaga Anti-Korupsi Silih Berganti

Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada 1967 yang berhasil menangani ratusan kasus dalam dua tahun. Sayangnya, TPK tak berdaya menghadapi pejabat tingkat atas.

Pada 1970, mahasiswa turun ke jalan menuntut pemberantasan korupsi. Soeharto merespons dengan membentuk Komisi Empat yang menyelidiki kasus besar seperti skandal Ibnu Sutowo di Pertamina. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp3 triliun, tapi kasusnya dianggap hanya kesalahan manajemen.