Prabowo Teken Keppres Satgas Mitigasi PHK di Hari Buruh 2026, Ini Tujuannya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Penandatanganan ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2026).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat berpidato di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Baca Juga

Dasco Terima Audiensi Buruh di DPR: Pak Presiden Telepon Saya, Titip Salam

“Saya mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang satgas mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Baca Juga

Momen Prabowo Lepas dan Lempar Baju ke Buruh, Massa Auto Rebutan!

Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah cepat pemerintah dalam merespons potensi gelombang PHK di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah ingin memastikan perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Kehadiran Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja serta memberikan solusi bagi para buruh yang terdampak.

Baca Juga

Prabowo bakal Bangun Rumah Klaster Lengkap dengan Gym dan Daycare untuk Buruh

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan arahan tegas kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih agar setiap kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada rakyat kecil.

“Saudara-saudara menteri, kalau membuat kebijakan, berpikir, menguntungkan rakyat kecil atau tidak. Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan jangan ragu-ragu,” katanya.

Baca Juga

Momen Presiden Prabowo Lempar Baju yang Dipakai untuk Buruh

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa isu ketenagakerjaan, khususnya perlindungan buruh, menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah saat ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para buruh serta memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja.

Editor: Donald Karouw