Realisasi Penyertaan Modal Negara Capai Rp16,95 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta mengatakan, realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga 10 November 2020 telah mencapai Rp16,95 triliun. Dana talangan ini diberikan kepada sejumlah perseroan pelat merah.

“Sampai 10 November 2020 telah dilakukan realisasi PMN sebesar Rp16,95 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR Jakarta, Senin (16/11/2020).

DJP Catat 1,5 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Coretax Tembus 13,1 Juta

Isa memaparkan, dana talangan tersebut telah diberikan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp5 triliun serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero) senilai Rp1 triliun . “Untuk PNM ada dua batch, Rp1 triliun sudah dicairkan sementara Rp1,5 triliun sedang dalam proses InsyaAllah bulan ini bisa dicairkan,” katanya.

Kemudian, kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp3,5 triliun dari total Rp11 triliun, dan sisanya Rp7,5 triliun rencananya akan dicairkan pada Desember 2020.

Upah Buruh Tani dan Asisten Rumah Tangga Oktober 2020 Turun

Realisasinya untuk Hutama Karya Rp3,5 triliun ada dua batch. Pertama dalam alokasi awal di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp3,5 triliun dan dan PEN menambahkan Rp7,5 triliun.

Selain itu, telah dicairkan dana kepada PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF (Persero) Rp1,75 triliun untuk mendukung pembangunan perumahan serta PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp0,7 triliun untuk pengembangan Dieng II dan Patuha II.

“SMF ada Rp1,75 triliun. Memang tadinya lebih dari Rp2 triliun tapi dalam rangka PEN kami koreksi jadi Rp1,75 triliun dan sudah dicairkan,” katanya.

Untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) batch pertama Rp5 triliun untuk mendukung permodalan bisnis biasa dan Rp1 triliun untuk bisnis Nation Interest Account (NIA).

Lalu untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), terdiri dari dua batch, yaitu pertama adalah non tunai Rp268 miliar untuk konversi utang piutang negara menjadi saham tambahan modal pemerintah pada BPUI dan batch kedua Rp6 triliun tunai untuk support Jamkrindo dan Askrindo yaitu penjaminan UMKM.

Terakhir untuk Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yang hanya ada satu batch sebesar Rp500 miliar, baru akan dicairkan pada November ini.

Editor: Dani M Dahwilani