Telkom Perkuat Kepatuhan Regulasi dan Kapabilitas Pengambil Keputusan

JAKARTA, iNews.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis. 

Baca Juga

Telkom Gelar RUPST Tahun Buku 2025, Bagikan Dividen Rp21,9 Triliun

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6/2026). 

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan. 

Baca Juga

Telkom Gelar Forum Kedaulatan Digital Nasional, Bangun Cetak Biru Kedaulatan Digital

Direktur Legal and Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

Menurutnya, pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan  berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.