RUU BUMN Jadi UU, Erick Thohir: Danantara Secara Resmi Didirikan

Selasa, 04 Februari 2025 - 12:02:00 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Humas Kementerian BUMN)

"Selain daripada itu, di dalam RUU BUMN yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR pada tingkat I juga adalah Pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun di dalamnya mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan pemerintah yang dipimpin bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purn H Prabowo Subianto," ucapnya.

DPR Ungkap Batas Usia Kepala Danantara Maksimal 70 Tahun

Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang telah dilakukan untuk dapat senantiasa mengawasi persaingan BUMN.

Beberapa pokok materi penting dalam RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain:

Danantara Diluncurkan usai RUU BUMN Disahkan DPR? Ini Kata Mensesneg

- Danantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi.

- Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Erick Thohir Akui Aset BUMN bakal Digabung lewat Danantara

- Pengaturan tentang sumber daya manusia BUMN untuk memberi peluang bagi penyandang disabilitas dan masyarakat setempat sesuai aturan pekerja perempuan diberi peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi Dewan Komisaris atau jabatan strategis lain di BUMN dan penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.