Percepat Transformasi Digital Indonesia, Ini 3 Rekomendasi ID-CSO DTTF

JAKARTA, iNews.id - Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia Civil Society Organisation of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF) menyampaikan tiga rekomendasi untuk mempercepat transformasi digital Indonesia.

Catatan khusus berupa 3 rekomendasi tersebut, telah disusun dan disampaikan 3 organisasi masyarakat sipil yang melakukan kegiatan advokasi dan pembangunan kapasitas masyarakat terkait Internet, yaitu (urut abjad) Common Room bersama Universitas Padjajaran (UNPAD), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan ICT Watch.

Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu

Adapun 3 rekomendasi ID-CSO DTTF untuk percepatan transformasi digital Indonesia sebagai berikut:

1. Perlunya terus menggiatkan pembangunan infrastruktur Internet dan platform digital bermakna dengan agenda pemberdayaan serta pendampingan warga yang berorientasi pada pendekatan berbasis manusia (human-centered approach).

2. Perlunya sinergi kebijakan nasional literasi digital yang mampu mengkoordinasikan lintas kementerian, lembaga dan daerah, dengan pelibatan multistakeholder secara bermakna, inklusif dan mengedepankan kemampuan SDM berpikir kritis.

3. Perlunya menetapkan kerangka tata kelola perlindungan data pribadi yang baik dan komprehensif melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, sebagai acuan penting dalam pengaturan transfer data lintas batas negara.

ID-CSO DTTF dalam pernyataan tertulis yang diterima iNews.id, Selasa (8/2/2022), menyatakan 3 rekomendasi tersebut, telah disampaikan secara sistematik dalam catatan bertajuk “Kertas Posisi Masyarakat Sipil: Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia” dan disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemkominfo secara khusus telah membentuk Digital Economy Working Group (DEWG) dengan 3 pilar digital, yakni infrastruktur/konektivitas digital, kecakapan/literasi digital, serta arus data lintas batas negara.

Hal itu, sesuai dengan upaya transformasi digital yang menjadi salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022 sebagaimana dicanangkan pemerintah Indonesia.

Untuk mewujudkannya, tentu diperlukan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan komunitas teknis, guna memastikan semaksimal mungkin memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

ID-CSO DTTF menjelaskan, hal itu tentu saja memiliki sejumlah tantangan, mengingat sejumlah kondisi demografis hingga regulasi yang belum memadai di sejumlah sektor terkait.

Misalnya, masih adanya kesenjangan digital berbasis gender, keterbatasan akses ke pengetahuan, maraknya hoaks serta tak kunjung disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi, adalah pekerjaan rumah yang mesti serius dikerjakan dan dituntaskan oleh Indonesia jika ingin mengusung isu transformasi (ekonomi) digital sebagai kepentingan nasional pun G20.

Terkait dengan itu, ID-CSO DTFF menyusun 3 rekomendasi percepatan transformasi digital Indonesia, yang memang disesuaikan dengan 3 pilar DEWG, yang bertujuan untuk lebih menekankan aspek “link-and-match” antara komitmen nasional, tantangan terkini, rekomendasi dan usulan kebijakan, serta studi kasus dan pembelajaran.

Rekomendasi ID-CSO DTFF selengkapnya, yang dirangkum dalam topik Kertas Posisi Masyarakat Sipil tersebut, dapat diunduh di http://s.id/digitalkita. Pada platform tersebut juga telah disediakan lebih dari 20 dokumen rujukan atau referensi terkait kondisi digital terkini, termasuk data Indonesia.

Editor: Jeanny Aipassa