Merasa Tak Dapat Keadilan dari Distribusi Minyak Goreng, Pedagang Pasar Surati Jokowi 

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permasalahan minyak goreng. APPSI merasa tidak mendapat keadilan dari distribusi minyak goreng program pemerintah. 

Ketua Umum APPSI Sudaryono mengatakan, dari dimulainya pendistribusian melalui ritel modern itu membuktikan pemerintah cenderung berpihak ke ritel modern dibandingkan pedagang pasar tradisional. 

Baca Juga

Didukung Danantara, Maruarar Minta Himbara Kucurkan Dana untuk Rusun Subsidi Meikarta

"Kebijakan pemerintah yang mendahulukan dan memprioritaskan ritel modern dalam menjual minyak goreng dan kebutuhan pokok penting lainnya, pedagang pasar beranggapan pemerintah cenderung lebih berpihak kepada ritel modern dibanding dengan pedagang pasar rakyat," kata Sudaryono, dikutip Kamis (10/3/2022).

Dengan tidak dilibatkannya pedagang pasar dalam menyalurkan dan atau menjual komoditi bersubsidi, dia bilang, hal itu menunjukkan pemerintah kalah dengan swasta. 

Baca Juga

Mendag Libatkan Polri, Penjual Minyak Goreng di Atas HET Bakal Dihukum Mulai Hari Ini

"Pasar rakyat/tradisional ini berjumlah lebih kurang 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang yang berjualan di pasar. Fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah di semua lapisan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di level paling bawah/pemerintah desa," tutur Sudaryono.

Dia menyadari, belum lama ini APPSI diajak dan dilibatkan oleh ID FOOD, Holding Pangan untuk mendistribusikan minyak goreng ke pasar-pasar di seluruh Indonesia, namun masih banyak sekali pasar yang belum mendapatkan akses barang dengan kuantitas yang diperlukan.

Baca Juga

Jual Minyak Goreng di Atas HET, 10.000 Toko Online di Marketplace Kena Take Down

"Sehingga sampai saat ini kami pedagang pasar masih kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah," ujarnya.

"Jika dalam penjualan komoditi, pemerintah tidak melibatkan pedagang pasar, kami khawatir akan menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh jutaan pedagang pasar di seluruh Indonesia," sambung Sudaryono.