Komisi XI DPR Minta OJK dan BEI Terbuka soal Skandal Gratifikasi IPO

JAKARTA, iNews.id - Modus skandal gratifikasi penawaran umum perdana (IPO) di tubuh Bursa Efek Indonesia (BEI) mendapat sorotan dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk terbuka terhadap publik mengenai duduk perkara terkait dugaan kasus ini.

“Harus terbuka dengan menjelaskan kepada publik mengenai bagaimana modus ini dilakukan, siapa saja dan emiten apa yang terlibat. Dengan demikian, transparansi dari bursa juga tetap terjaga.” ucap Puteri kepada MNC Portal, Jumat (30/8/2024).

Baca Juga

Modus Skandal IPO di BEI Terbongkar, Gratifikasi Tembus Puluhan Miliar

Puteri juga mendukung langkah BEI dalam menindak karyawan yang melanggar kode etik, dengan memberikan sanksi tegas. Sebelumnya, BEI telah memecat lima karyawan yang diduga terlibat gratifikasi, kendati tidak merinci detail masalahnya.

Puteri menilai keterbukaan terhadap publik perlu dilakukan regulator pasar modal, sehingga nilai transparansi tetap terjaga, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

Baca Juga

PHK 5 Karyawan Buntut Gratifikasi IPO, BEI Enggan Ungkap Emiten dan Hasil Investigasi

“Dengan demikian, transparansi dari bursa juga tetap terjaga.” kata dia.