Kepala BKPM Dalami Kasus Penutupan Holywings Group oleh Pemprov DKI

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, akan mendalami kasus penutupan seluruh outlet Holywings Group oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu, disampaikan Bahlil saat melakukan rapat koordinasi dengan pemegang sahan dan perwakilan Pemprov DKI dalam kunjungannya ke salah satu outlet Holywings di Jl. Gunawarma, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (15/7/2022).

Juda Agung Akui Mundur dari Deputi Gubernur BI karena Diminta Jadi Wamenkeu

Adapun yang hadir dalam rapat kordinasi yakni, pihak Holywings Group dan perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP).

Bahlil mengatakan, pertemuan itu ditujukan untuk mencari solusi terbaik untuk kepentingan bersama antara pelaku usaha dan Pemprov DKI, bukan untuk mencari kesalahan.

Video Buntut Promosi Miras Kontroversial, Gerai Holywings di Berbagai Daerah Ditutup

“Tadi kami sudah bicara secara objektif dengan teman-teman dari pelaku usaha. Mereka mengakui ada beberapa izin yang belum terselesaikan. Dan mereka mengakui ada kejadian yang meresahkan dari cara kreatifitas promosi. Dan mereka juga mengakui bahwa proses hukum tetap berjalan,” ungkap BahlilBahlil dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (16/7/2022).

Bahlil menyampaikan, bahwa Kementerian Investasi atau BKPM akan melakukan koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi bersama.

“Terkait dengan perizinan Holywings ini, karena Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka perizinan dan pengawasannya sudah dilimpahkan ke pemerintah daerah,” ujar Bahlil.

Pada kesempata itu, Hotman Paris selaku salah satu pemegang saham Holywings Group menyampaikan bahwa setiap outlet Holywings memiliki pemegang saham yang berbeda-beda dengan badan hukum yang berbeda.

Hotman mengakui adanya perizinan teknis yang belum dimiliki oleh Holywings Group terkait penjualan minuman beralkohol.

“Kita belum punya Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL), karena ini berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kami akui belum lengkap izinnya. Kami akan urus,” ungkap Hotman.

Menurut data yang tercatat di Kementerian Investasi/BKPM, terdapat total 12 outlet Holywings Group yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta dan hanya 4 outlet yang sudah memiliki perizinan lengkap sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Editor: Jeanny Aipassa