Kebijakan Anti Deforestasi Ancam 7 Komoditas Ekspor Indonesia, Jokowi Sampaikan Keberatan kepada Pemimpin UE

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan keberatan atas kebijakan Anti Deforestasi yang telah dijadikan Undang-undang oleh Uni Eropa (UE). Pasalnya, kebijakan itu mengancam perdagangan 7 komoditas ekspor Indonesia dan juga merugikan petani. 

Keberatan itu, disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Uni Eropa (UE), Ursula von der Leyen, di sela-sela KTT Group of Seven (G7) 2023 yang berlangsung di Hiroshima, Jepang.  

Baca Juga

AHY Ingin Akses ke Hotel dan Tempat Wisata Ditingkatkan

“Proses benchmarking dengan cut of date mulai 2020 harus betul-betul terbuka dan objektif,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangan resmi, Minggu (21/5/2023). 

Sebagai informasi, EU Regulation on Deforestation-Free Supply adalah kebijakan Uni Eropa untuk meminimalisir konsumsi produk yang berasal dari deforestasi ataupun degradasi lahan. 

Baca Juga

Jokowi Berharap Negosiasi RI-Uni Eropa soal CEPA Selesai Paling Lambat 2024

Akibatnya, 7 komoditas ekspor Indonesia terdampak, yakni minyak sawit, daging sapi, kedelai, kakao, kopi, kayu, karet serta turunannya, padahal nilai ekspor industri agro melonjak pesat akhir-akhir ini. 

Pada tahun 2021 misalnya, data Kementerian Perindustrian menunjukan Indonesia berhasil meraup 6,04 juta juta dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,5 juta dolar AS.

Baca Juga

Presiden Jokowi Bertemu Zelensky di Jepang: RI Siap Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina dan Rusia 

Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia telah berhasil menekan laju deforestasi pada 2019-2020. Sehingga terdapat penurunan deforestasi mencapai 75 persen menjadi 115 ribu hektare.

Terkait dengan kebijakan anti deforestrasi, Indonesia dengan Malaysia pun akan melakukan misi bersama ke Brussels untuk menyampaikan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan. 

Selain itu, Indonesia juga akan terus mengupayakan untuk menyampaikan data-data konkret yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi UE dan dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan yang objektif.

Pada forum bersama UE, Presiden Jokowi juga mendorong agar negosiasi terkait Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dapat segera diselesaikan.

“Terkait Indonesia-UE CEPA, Indonesia berharap negosiasi selesai paling lambat tahun depan,” ujar Jokowi.

Editor: Jeanny Aipassa