IKN Diminati Investor, Kepala Bappenas: Sudah Banyak yang Menanyakan 

Suharso menjelaskan, salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan IKN yaitu mengenai sektor pembiayaan.

Baca Juga

Terkuak, Kaltim Ternyata Urutan Lima Calon IKN Nusantara, Ini Cerita Lengkapnya

"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik," kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.

Baca Juga

Menteri PUPR Sebut Butuh Rp43,73 Triliun untuk Pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 

"Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama