Hippindo Sebut Rencana Pengenaan Bea Masuk Tidak Tepat, Soroti Aksi Impor Ilegal

JAKARTA, iNews.id - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan keberatannya atas rencana pengenaan bea masuk yang bisa naik mencapai 200 persen. Hippindo menilai permasalahan yang terjadi di pasar domestik kali ini adalah maraknya penetrasi produk impor ilegal. 
 
Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara menuturkan, produk impor memang harus dipantau, namun perlu diperhatikan jenis impor seperti apa yang harus ditindak.

"Yang mengganggu adalah impor produk-produk yang sangat murah meriah di dalam negeri. Kita melihat barang-barang impor yang murah itu tidak jelas masuknya dari mana," kata Haryanto dalam jumpa pers dikutip, Minggu (7/7/2024). 

Baca Juga

HIPMI Minta Revisi UU Persaingan Usaha Berikan Keadilan, Soroti Soal Dominasi Pasar

Haryanto menambahkan, produk impor yang murah tersebut diakibatkan tidak memenuhi regulasi yang disyaratkan pemerintah, seperti membayar pajak dan teknis lainnya. Lantaran hal tersebut, Haryanto mengatakan produk impor tersebut ilegal sehingga memiliki selisih harga dengan barang impor resmi sebesar tiga sampai empat kali lipat.

"Ini yang mengganggu industri dalam negeri, jadi kita mesti clear dulu bahwa impor ilegal ini yang bermasalah," tuturnya.

Baca Juga

Tegas! Luhut Sebut Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Tak Hanya untuk Produk China Saja

Sementara, Deputi 1 Perdagangan Dalam Negeri Hippindo, Hasan Aula menuturkan, jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan pajak impor keseluruhan, maka bisnis peritel yang melakukan impor secara resmi juga terancam.

"Peritel itu ekosistem yang sangat besar dimana di Hippindo saja, kita sudah membawahi ratusan merek ya. Dan total tenaga kerja yang bekerja di ritel kita sudah di atas 600.000 orang, kalau dihitung semuanya di Indonesia, bisa jadi jutaan orang di bawah ritel," ucapnya.

Baca Juga

Mendag soal Rencana Pengenaan Bea Masuk: Tergantung Produk Impor

Hasan menyebut, jika pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan kepada peritel terutama dalam perdagangan impor dan ekspansi bisnis, ekonomi Indonesia ditengarai akan terganggu.

Baca Juga

Luhut soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen: Semua Langkah Diambil Berdasarkan Kepentingan Nasional

"Pemerintah sudah pernah bilang bahwa lebih dari 52 persen pertumbuhan ekonomi itu asalnya dari konsumsi. Ritel ini yang kami maksud sebagai salah satu pemicu pertumbuhan konsumsi itu terjadi," kata dia.

Lebih lanjut, Hasan mengatakan, jika pemerintah tidak bisa mendukung ekosistem peritel impor resmi di Indonesia dan tidak mematikan produksi industri dalam negeri, maka dikhawatirkan masyarakat akan berbelanja ke luar negeri.

"Nantinya kami khawatir masyarakat akan berbelanja ke luar negeri untuk mencari barang yang tidak ada di Indonesia, kan sayang," tuturnya.

"Justru salah satu misi Hippindo adalah kita ingin membuat Indonesia sebagai destinasi belanja dan wisata," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama