Bahlil Ungkap Skema Baru Subsidi BBM Hampir Rampung

Jumat, 22 November 2024 - 19:00:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (foto: Atikah/iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut skema baru subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hampir rampung. Kebijakan subsidi energi akan dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, Prabowo berencana mengubah skema penyaluran Bahan Bakar Mineral (BBM) subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Bahlil menyebut, kepastian subsidi BBM tinggal menunggu kepulangan Prabowo ke Tanah Air pada 24 November 2024 mendatang.

Prabowo Gagas Program Gentengisasi, Menteri PKP: Bisa Berdampak ke UMKM

"Subsidi BBM sudah hampir final scheme-nya. Kita nanti tunggu Bapak Presiden balik," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Bahlil menambahkan, setelah Kepala Negara tiba di Tanah Air, maka pihaknya akan melaporkannya secara komprehensif.

"Kami akan laporkan secara komprensif ke Bapak Presiden. Setelah itu saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan," tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil memaparkan tiga opsi skema penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bahlil bilang, apabila subsidi ini dialihkan maka rumah sakit, sekolah, gereja dan masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut.

"(Ini untuk) UMKM dan semacamnya, transportasi umum. Nah, akhirnya kita membuat alternatif kedua," kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Formulasi kedua, yang sifatnya fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk bisa menahan inflasi dengan memberikan subsidi ke barang sesuai dengan yang berhak dan selebihnya pakai BLT.

Formulasi ketiga yaitu pihaknya tengah memformulasikan agar sebagian barang yang disubsidi bisa dinaikkan angkanya.

"Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan karena tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu kalau sudah putus baru kami laporkan kepada bapak ibu anggota DPR yang terhormat," ucapnya.