Bahlil Pastikan Kebijakan Hilirisasi Berlanjut meski Ditentang Banyak Pihak

"Yang terjadi juga UNI Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya presiden, katanya, Mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan," tuturnya.

Baca Juga

Pengusaha Nilai Kebijakan Hilirisasi Bermanfaat, Dukung Pemerintah Abaikan Permintaan IMF

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi nikel ini menurut Bahlil sudah terbukti mendatangkan nilai tambah yang cukup besar. Bahkan, secara nilai, ekspor nikel mentah hanya berkonstribusi kurang lebih Rp45 triliun ke negara, sedangkan melalui kebijakan hilirisasi mampu berkontribusi pada kas negara Rp450 triliun.

Dampak lainnya yang lebih penting menurut Bahlil adalah terbukanya lapangan kerja baru. Hal tersebut kaitannya tentang kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru dari adanya industri hilir yang dibangun.

Baca Juga

Pemerintah Dorong Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut, Punya Potensi Lahan 12 Juta Ha

Hal itulah yang menurut Bahlil bahwa Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang, membutuhkan pemimpin kedepan yang mampu mengambil kebijakan dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Jadi hati-hati, kecerdasan seseorang tidak cukup modal menjadi presiden dan menteri, saya takut Indonesia memilh pemimpin yang hanya retorika. Kalau orang hanya tau baca buku, tidak punya pengalaman organisasi, pasti berbeda, memimpin negara, bukan hanya cuma baca buku, tapi butuh intuisi," tuturnya.

Baca Juga

Indonesia-Malaysia Sepakat Genjot Promosi Investasi EBT dan Hilirisasi

"Mau cari pemimpin yang pandai eksekusi atau padai pidato, silahkan memilih, tapi kalau ada pemimpin yang oernah menjabar cek track record-nya, paling bagus pandai pidato pandai retorika," sambungnya.

Editor: Aditya Pratama