Bahlil Geram Kebijakan Hilirisasi RI Dikritik IMF Cs: Tidak Ingin Negara Ini Maju

JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia masih geram kepada beberapa lembaga asing termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) yang ikut campur mengenai kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan Pemerintah Indonesia. 

Menurutnya, hilirisasi di Tanah Air saat ini tengah didorong secara masif, sehingga dia menilai lembaga-lembaga asing yang turut campur tidak ingin Indonesia menjadi negara maju.

Baca Juga

Purbaya Rotasi Pejabat Kemenkeu Kali Ketiga dalam Sebulan, Penyegaran Personel Terus Berlanjut

"Beberapa lembaga negara merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk secara bertahap melakukan peninjauan kembali terhadap larangan ekspor komoditas dan jangan diperluas, jadi lembaga-lembaga ini tidak ingin negara ini maju," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Bahlil menambahkan, seandainya hilirisasi tidak ada manfaatnya untuk Indonesia, pasti lembaga-lembaga asing tersebut tidak akan memberikan rekomendasi-rekomendasi semacam itu. 

Baca Juga

Bahlil Pastikan Kebijakan Hilirisasi Berlanjut meski Ditentang Banyak Pihak

"Jadi ini mereka membuat antitesa," katanya.

Baca Juga

Pengusaha Nilai Kebijakan Hilirisasi Bermanfaat, Dukung Pemerintah Abaikan Permintaan IMF

Meski demikian, Bahlil menuturkan pihaknya akan terus mendorong untuk memberikan insentif yang lebih baik lagi untuk para investor. Sebab, berdasarkan hasil kunjungannya ke China, Bahlil mengatakan bahwa cara agar sebuah negara bisa menjadi maju adalah dengan industrialisasi melalui hilirisasi.

"Saya melihat tidak ada cara lain memang negara-negara maju itu harus melakukan proses industrialisasi lewat hilirisasi," tuturnya.

Baca Juga

Indonesia-Malaysia Sepakat Genjot Promosi Investasi EBT dan Hilirisasi

Editor: Aditya Pratama