“Sementara untuk ketahanan pekerja pariwisata, kami melihat ada urgensi untuk mendistribusikan bantuan langsung karena banyak pekerja yang dirumahkan bahkan mengalami PHK. Jadi kami sudah memfasilitasi bantuan sosial bagi pekerja pariwisata bersama Kementerian Sosial dan ini terus berjalan," kata Angela.
Selain itu, lanjutnya, ada juga fasilitas kartu prakerja dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, serta akses pengurangan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan,
"Di samping itu Kemenparekraf juga mendistribusikan bantuan pangan darurat langsung ke pelaku pariwisata,” kata dia.
Angela menjelaskan, dari segi ketahanan industri pariwisata, fokus Kemenparekraf/Baparekraf saat ini adalah untuk peningkatan kualitas dari destinasi dan persiapan industri dalam adaptasi kenormalan baru serta pascapandemi Covid-19.
“Sebagai contoh, kami memberikan pelatihan gratis melalui webinar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelaku pariwisata. Kedua adalah revitalisasi sarana dan prasarana seperti program pembersihan destinasi pariwisata yang bertujuan untuk peningkatan kualitas dari destinasi pariwisata itu sendiri. Kami juga telah menyusun protokol kesehatan bersama para stakeholders dan Kementerian Kesehatan yang sudah disahkan dalam KMK Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 untuk sektor pariwisata,” katanya.
Sebagai turunan dari KMK tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf juga telah meluncurkan buku panduan yang diperuntukkan sebagai petunjuk yang lebih teknis untuk berbagai jenis usaha pariwisata. “Jadi buku ini mejadi acuan yang lengkap dan detail untuk usaha pariwisata secara nasional dalam penerapan protokol kesehatan,” ujar Angela.
Angela juga mengungkapkan, Kemenparekraf/Baparekraf telah menyiapkan dan segera menyalurkan dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun bagi pelaku usaha pariwisata hotel dan restoran serta pemerintah daerah. Sebanyak 30 persen dari dana hibah ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara 70 persen dialokasikan untuk membantu pelaku usaha hotel dan restoran dalam menjalankan operasional kesehariannya, dan dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Selain itu, kami juga telah mengalokasikan lebih dari Rp119 miliar untuk sertifikasi CHSE secara gratis dengan lembaga independen, yang ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor pariwisata,” tambahnya.
Turut hadir pada acara ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi; Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; dan pengusaha nasional, Sandiaga Uno.
Sementara, untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Tanah Air, Angela menuturkan pihaknya akan memberdayakan wisatawan nusantara melalui program diskon pariwisata yang rencananya akan diluncurkan pada 2021 atau setelah vaksin Covid-19 rampung.
“Diskon pariwisata ini gunanya untuk mendorong paket wisata domestik. Karena di masa pandemi ini, selain faktor kepercayaan masyarakat atas kebersihan destinasi wisata, daya beli masyarakat juga tengah menurun di masa pandemi ini,” kata Angela.
Masih berkaitan dengan wisata domestik, Angela juga mengungkapkan rencana jangka menengah dan panjang Kemenparekraf/Baparekraf dalam peningkatan spending wisatawan nusantara. “Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi besar, kita memiliki peluang di wisata domestik yang masih bisa dimaksimalkan,” kata Angela.
Pada kesempatan serupa, Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi menuturkan kegiatan usaha masyarakat Indonesia sudah berangsur membaik pada kuartal ke-3 tahun 2020. “Arah perbaikan ini kami harapkan juga dapat berpengaruh terhadap bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Rosmaya.
Rosmaya menambahkan pihaknya selalu berupaya menjaga kondisi makroekonomi dan sistem keuangan Tanah Air sebagai kunci pemulihan ekonomi. “Kami selalu berupaya menjaga nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi supaya harga-harga barang tidak melonjak tinggi,” tutur Rosmaya Hadi.