Menurut Sandiaga, butuh langkah tepat dan tegas bagi wisman yang menyimpang di destinasi wisata Indonesia guna menghapus narasi adanya penjajahan destinasi wisata oleh WNA.
“Langkah konkretnya adalah penegakan hukum secara tegas untuk para pelanggar hukum, tidak ada toleransi apalagi yang berkaitan dengan kesempatan kerja, berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal dan lain sebagainya," ujar Sandiaga.
Hal serupa juga diungkap oleh Kadispar Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun. Dia mengatakan, warga Bali tetap selalu menjaga tanah kelahiran mereka dan tak ada bentuk penjajahan yang dilakukan oleh WNA.
“Bali memiliki kebudayaan yang dalam tanda kutip kita tunjukkan pada wisatawan, sehingga kami nih masyarakat Bali betul-betul menjaga Bali ini, tidak seperti yang dikatakan dijajah,” kata Tjok Bagus.
Tjok Bagus menegaskan, para turis asing di Bali juga harus mengikuti regulasi dan peraturan yang ada. Dia mengungkap, warga pun berbondong-bondong menjaga Bali sehingga tak lagi timbul narasi adanya penjajahan di pulau ini.
“Memang Bali pariwisatanya adalah pariwisata budaya yang tentu harus dijaga bersama,” kata Tjok Bagus.
“Yang jelas (turis asing) harus sudah mengikuti regulasi di Indonesia maupun Bali khususnya, tidak meresahkan masyarakat lokal dan di ikon-ikon suatu destinasi,” katanya.