Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi penguatan sektor pariwisata yang sebelumnya juga dibahas dalam rapat strategi nasional yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung pada Februari 2026.
Mengacu pada laporan Yonhap News Agency, pemerintah Korea Selatan juga menerapkan pengawasan ketat terhadap agen perjalanan. Jika tingkat pelanggaran seperti overstay melebihi rata-rata 2 persen per kuartal, status agen dapat dicabut.
Dengan aturan ini, pemerintah Korea Selatan berharap kemudahan akses wisata tetap berjalan seiring dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan bebas visa.