Menariknya, ada peningkatan pada kelompok pengguna dengan koneksi terendah. Dari sebelumnya hanya 2,66 Mbps menjadi 5,69 Mbps. Artinya, bukan hanya kota besar yang merasakan dampak digitalisasi, tetapi juga komunitas pedesaan dan wilayah terpencil.
"Peningkatan di segmen terbawah ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi elitis, tetapi benar-benar menjangkau rakyat di lapisan bawah," ujar Meutya.
Wilayah yang sebelumnya tertinggal, seperti Maluku Utara, kini mengalami peningkatan kecepatan dari 13,39 Mbps menjadi 20,49 Mbps. Di Papua, lonjakannya bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat.
Melalui dana kontribusi operator, pemerintah berhasil menyelesaikan 6.672 menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan menghadirkan konektivitas 4G ke sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
"Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi tentang keadilan digital. Kita ingin setiap anak Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, memiliki peluang yang sama untuk belajar dan tumbuh," kata Menkomdigi.
Sementara itu, jaringan 5G ditingkatkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatat ketersediaan tertinggi di angka 17 persen. Meski terbatas, Komdigi mengatakan pendekatan ini dianggap realistis dengan memastikan kesiapan spektrum, efisiensi biaya, dan keberlanjutan infrastruktur sebelum memperluas cakupan.
"Cita-cita kami jelas. Tidak ada satu pun warga Indonesia yang tertinggal dalam arus digitalisasi. Kesenjangan digital harus ditutup bukan hanya dengan jaringan, tapi juga dengan pengetahuan dan kesempatan," ucap Meutya.