JAKARTA, iNews.id - Dualisme kepengurusan Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI) memicu ketidakpastian besar bagi lebih dari 1.200 atlet Muay Thai di seluruh Indonesia. Konflik organisasi yang terus memanas membuat atlet tidak hanya kehilangan fokus latihan, tetapi juga dihantui persoalan legalitas hingga tekanan psikologis.
Polemik kepengurusan PBMI kini menyeret banyak pihak. Atlet yang seharusnya bersiap menghadapi kompetisi justru ikut terdampak akibat tarik ulur konflik internal organisasi. Situasi tersebut membuat kubu Farel Alfaret dan Lutfi Agizal mulai mengambil langkah lebih serius untuk mencari penyelesaian.
Sekretaris Jenderal PBMI versi Ketua Umum Farel Alfaret, Lutfi Agizal, menyoroti sejumlah persoalan administratif yang dinilai janggal dalam tubuh organisasi. Salah satu yang disorot berkaitan dengan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah daerah.
"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," kata Lutfi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Lutfi, persoalan tersebut bukan sekadar konflik internal biasa. Dia menilai pembekuan pengurus daerah dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas, termasuk tanpa surat peringatan maupun rapat terbuka.