Sejak tahun 2009, terdapat 191 peraturan menteri (Permenpora), dan saat ini secara signifikan telah dipangkas hanya menjadi 5 hingga 20 aturan. Beberapa aturan yang dianggap tidak lagi relevan atau menghambat telah dihapuskan sepenuhnya.
Di antara aturan yang direvisi total, terdapat Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Peraturan ini diketahui sempat menimbulkan polemik di kalangan stakeholder olahraga nasional. Penyederhanaan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih lincah dan berfokus pada hasil.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memberikan pujian dan apresiasi tinggi terhadap langkah Kemenpora ini. Dia menyatakan BPKP siap mendukung penuh dan berkomitmen membantu langkah Kemenpora.
"Intinya apa yang dibutuhkan kita siap dukung. Ini awal dari membangun komitmen, kami akan bantu semaksimal mungkin agar tujuan Pak Menteri dalam membangun kepemudaan dan keolahragaan bisa terwujud dengan baik," tutur Yusuf Ateh, menandakan full support lembaga audit negara terhadap road map Kemenpora.
Menpora Erick juga menyebutkan pihaknya akan membuat turunan program strategis, termasuk komitmen untuk memfokuskan dukungan pada 17 cabang olahraga (cabor) unggulan demi efisiensi anggaran dan peningkatan prestasi. Dia menjelaskan bahwa struktur pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan unik masing-masing cabor, karena tidak semua cabor memiliki pola pembinaan yang sama.
"Contoh saja, kalau kita melihat sebuah prestasi olahraga, tentu tolak ukurnya ada medali. Tetapi dalam sebuah program dari pada 17 cabor, pasti antara satu dan lainnya ada perbedaan," terang Menpora Erick. Dia mencontohkan perbedaan pola investasi antara Bulu Tangkis dan Renang.
"Misalnya bulu tangkis, atletnya ini banyak ke sistem sirkuit (pertandingan). Tetapi kalau renang, atlet dikirim ke luar negeri pelatnas jangka panjang. Belum tentu antara bulu tangkis dan renang mendapatkan hasil yang sama dengan struktur pembiayaan yang berbeda," tambahnya.