YOGYAKARTA, iNews.id - Yogyakarta Executive Watch (YEW) menyebut penggunaan bantuan sosial dari pemerintah untuk kampanye salah satu pasangan calon adalah cara berdemokrasi yang tidak elegen. Praktik semacam ini adalah bentuk pelanggaran dan kecurangan.
Ketua Yogyakarta Executive Watch (YEW) Fajar Mulia menyebut pihaknya menemukan menemukan berbagai indikasi kecurangan oleh salah satu paslon dalam masa kampanye. Praktik penggunaan bansos ini terjadi merata di tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada.
Fajar Mulia mencontohkan sejumlah pasangan calon yang diusung oleh partai tertentu menggunakan program pemerintah untuk kampanye. “Bahkan kami menemukan bansos berupa telur dan wajan yang mengatasnamakan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan putrinya,” kata Fajar, Selasa (8/12/2020).
YEW menyebut praktik semacam ini mengarah ke korupsi. Bansos yang berasal dari program Kementerian Sosial di masa pandemi Covid-19 disalahgunakan untuk mempengaruhi pemilih. “Kami sangat prihatin dan menyayangkan cara-cara berdemokrasi yang tidak bermartabat ini digunakan,” katanya.
Melihat adaya indikasi korupsi ini, maka YEW mendesak lembaga negara anti korupsi untuk menyelidiki adanya kemungkinan oknum di organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat.
“Kami mendesak Bawaslu, BPK hingga KPK untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua Bansos dari Kementerian Sosial yang berlabel pasangan calon maupun bantuan sosial lainnya dalam bentuk telur dan wajan dan melakukan penyelidikan terhadap oknum OPD yang terlibat,” ujarnya.