Sesuai janji awal, lanjut dia, warga terdampak akan ditampung dalam lapangan pekerjaan di proyek bandara. Sebab mereka adalah buruh tani yang sudah tidak lagi memiliki lahan garapan. Sehingga ketika kependudukan mereka pindah, tidak ada lagi jaminan untuk pemberdayaan.
“Janjinya kita akan diberikan pekerjaan. Mana buktinya tidak ada. Kalau KTP sudah pindah kita tidak ada yang memperhatikan karena sudah bukan warga terdampak,” ujarnya.
Supangat menuturkan, selama tinggal di relokasi warga tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia hanya berjualan burung kicauan, sedangkan istrinya membuka warung. Beberapa warga juga bernasib sama dan tidak ada yang banyak bekerja. “Warga yang mendapatkan pelatihan hanya sebagian kecil yang bekerja. Kalau janji pemberdayaan dipenuhi kami siap pindah,” katanya.
Hal senada diungkapkan warga lainnya, Reni. Dia mengaku tidak ada kejelasan nasib terhadap warga di hunian relokasi ini. Bahkan bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) yang diterima setiap bulan tidak jelas.
Sejak dipindah, warga tidak lagi menerima bantuan tersebut. Begitu juga bantuan pendidikan bagi anak-anak juga sudah terhenti. Pihak desa juga tidak ada yang datang menanyakan kondisi dan kabar warga. “Kita belum pindah KTP saja sudah tidak dapat. Bagaimana kalau KTP kita sudah diluar Glagah,” ujarnya.
Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengaku tidak tahu adanya warga yang menolak pindah penduduk karena alasan pemberdayaan masyarakat yang belum jelas. Selama tinggal di relokasi, tidak ada warga yang melaporkan ke desa. “Saya malah tidak tahu,” ujarnya.