Dengan fasilitas ini, diharapkan informasi yang akurat dari para tim ahli bisa diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memberikan penanganan selanjutnya serta kegiatan lain dalam memitigasi potensi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi.
“Mungkin pada saat gubernur melakukan peninjauan, mungkin juga bisa diikuti oleh tim Badan Geologi,” ujar Doni.
Penempatan helikopter BNPB tersebut lanjut Doni, menjadi bukti bahwa pemerintah pusat hadir dalam rangka memitigasi dan penanganan bencana alam serta memberikan pelayanan untuk masyarakat. Hal itu sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi hukum yang tertinggi.
“Solus Populi Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kita lakukan sebaik mungkin, agar mengurangi risiko, terutama korban jiwa, termasuk juga kerugian harta benda,” ujar dia.