YOGYAKARTA, iNews.id - Para dosen UGM mengajak masyarakat untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan demokrasi Indonesia. Mereka memandang demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius yang ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat.
Dosen UGM Arie Sudjito mengatakan, peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai syarat pencalonan pemilihan kepala daerah 2024 jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi.
"Apa yang terjadi saat ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi," ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Sebab itu, UGM mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan. Mereka juga menolak berbagai bentuk praktik legitimasi kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Para dosen UGM mendorong dan menuntut penyelenggaraan pilkada yang bermartabat dan berkeadilan serta sesuai kaidah hukum yang benar dan adil. Mereka juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan.
"KPU harus mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum," katanya.