KULONPROGO, iNews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak masyarakat untuk tidak terpecah hanya karena hasil Pemilu dan Pilpres 17 April 2019 lalu.
Menurut Haedar, maysarakat harus kembali bersatu dan seluruh tahapan proses pemilu harus dilaksanakan dengan konstitusional. “Terbelahnya masyarakat cukup sampai pilihan 17 April. Setelah itu, tidak boleh ada lagi nomor 01 dan 02. Semuanya adalah rakyat Indonesia,” kata Haedar Nashir saat meresmikan Masjid AR Fakhrudin dan peluncuran pondok pesantren (Ponpes) Lansia di Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kulonprogo, Minggu (5/5/2019).
Sejak awal, kata Haedar, Muhammadiyah sudah memiliki sikap untuk selalu menggunakan dasar konstitusional dalam semua tahapan. Sehingga saat ini, merupakan saat yang paling tepat untuk mengawal hasil pemilu yang akan diumumkan pada 22 Mei 219 mendatang.
Menurut Haedar, bagi pemenang agar tidak jumawa dan sombong dengan hasil yang diperoleh. Begitu juga dengan yang kalah harus bisa menerima dan tidak marah. Namun, KPU juga harus mampu menjalankan tugasnya secara adil, dan profesional.
“Kalau KPU mampu menjalankan tugas dengan adil dan sebaik-baiknya dan profesonal, semua puhak akan terima,” ujar Haedar.
Jika ada sengketa hasil pemilu, kata Haedar, harus bisa diselesaikan dengan jalur konstitusional. Yakni dengan mengajukan gugatan secara hukum. Hal itu juga harus dilakukan dengan melakukan pengaduan ke Bawaslu dan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Haedar juga meminta elite politik harus bisa berkaca dari sosok masyarakat kecil seperti Madyo. Dia rela mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid dan pondok. Sifat luhur ini lebih utama demi kemajuan bangsa ini. “Mari kita selamatkan Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Mendapat mandat kekuasaan, harus belajar dari Madyo,” katanya.