KULONPROGO, iNews.id - Kalangan DPRD Kulonprogo meminta eksekutif untuk mengevaluasi program pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bansos harus tepat sasaran untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
“Sistem pemberian bansos harus dievakuasi, untuk percepatan pengentasan kemiskinan,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kulonprogo Lajiyo Yok Mulyono, Jumat (8/7/2022).
Lajiyo mengatakan, program pengentasan kemiskinan di Kulonprogo sangat banyak. Hanya saja kurang efektif untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Sesuai data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan masih 18,38 persen.
Politis Gerindra ini berharap sistem pemberian bantuan dirubah dan hangan berupa bantuan langsung. Namun harus diarahkan ke program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja.
"Anggaran infrastruktur bisa ditambah dan pengerjaannya dengan program padat karya,” katanya.
Sesuai rencana pengentasan kemiskinan, kata dia, Pemkab Kulonprogo harus menyediakan banyak lapangan kerja kepada masyarakat miskin. Mulai dari bidang UKM dengan pelatihan. Disamping itu juga ada tenaga pendamping dalam setiap pelaksanaan program agar lebih terukur.
"Untuk mengurangi kemiskinan bantuan jangan secara instan. Tetapi bisa dengan menyediakan lapangan kerja dan pendampingan yang betul nyata," katanya.