NYIA ditargetkan beroperasi pada 2019 dan proses pembangunannya diharapkannya tidak maju mundur alias molor. Keberadaan NYIA diyakini bakal menjadi pintu gerbang Yogyakarta untuk menyambut wisatawan dan memajukan perekonomian masyarakat.
"Presiden tidak (berbicara) sampai di situ (urusan teknis). Tapi, tentu, teknis itu ada di bawah (kewenangan pemerintah di daerah)," kata Hasto.
Selain soal penolakan warga, lanjut Hasto, Presiden Jokowi berpesn agar pemkan membantu masalah penyertifikatan tanah untuk rakyat. Kalau perlu, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga, status kepemilikan tanah untuk masyarakat bisa terlayani. "Tidak hanya yang relokasi tapi juga untuk semua," kata Hasto.
Sebelumnya, pembebasan lahan untuk proyek pembangunan NYIA di Kulonprogo kembali berlangsung ricuh, Kamis (28/6/2018). Kericuhan terjadi ketika puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban warga penolak penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) berusaha menghalangi upaya petugas yang terus merobohkan tanaman di sekitar rumah dan lahan mereka.
Tak hanya mengamuk, salah satu warga bahkan berusaha menghentikan proses land clearing (pembebasan lahan) dengan menduduki alat berat yang tengah beroperasi. Namun berbagai upaya warga untuk menghentikan petugas tak juga membuahkan hasil.
Mereka pun hanya bisa menangis dan meratapi tanaman cabai yang sudah masuk masa panen hilang tersapu alat berat. "Lemah iki seko Simbah. Ora didol malah dirusak (tanah ini dari simbah. Tidak dijual malah dirusak)," kata Wagirah, salah seorang warga.