Sesuai dengan Peraturan Presiden No 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM No 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji 3 kg, usaha yang diperbolehkan menggunakan elpiji subsidi hanya untuk usaha mikro, bukan untuk usaha kecil, menengah dan besar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan elpiji bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila memang merasa mampu atau tidak miskin maka jangan menggunakan elpiji subsidi karena merupakan hak saudara kita yang kurang mampu”, ujar Brasto.
Pertamina telah menyediakan elpiji nonsubsidi seperti bright gas 5,5 kg dan 12 kg untuk masyarakat mampu. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan tugas Public Service Obligation oleh Pemerintah untuk mendistribusikan elpiji bersubsidi dan melakukan pengawasan.
“Kami mengajak masyarakat untuk mengawasi pendistribusian elpiji bersubsidi yang beredar agar distribusinya tepat sasaran,” katanya.