Oleh karena itu, setiap kelurahan hanya ada satu pokdarwis yang mana nanti sumber daya manusia (SDM) pokdarwis itu mengadakan pendampingan ke desa wisata agar semakin berkembang dan mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
Saat ini tidak sedikit masyarakat di Bantul yang bisa menjadikan suatu destinasi wisata perdesaan, padahal belum punya pokdarwis sehingga pemerintah daerah mengikat dengan aturan bahwa baik pokdarwis dan desa wisata harus memiliki SK Gubernur.
"Maka ini harus ada sinergi, karena geliat masyarakat kita itu dulu ada yang belum begitu paham tentang pokdarwis, ada yang belum paham tentang desa wisata. Tapi amino masyarakat untuk mengembangkan kewilayahan ini bahkan sudah berjalan," ucapnya.