YOGYAKARTA, iNews.id- Rencana Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro pada Februari mendatang menimbulkan pro dan kontra. Perindo DIY mengusulkan intensitas komunikasi yang perlu ditingkatkan antara Pemkot Yogyakarta dengan paguyuban PKL.
Sebelumnya pemerintah berencana memindahkan para PKL itu ke dua tempat yaitu eks Bioskop Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY pada 8 Februari 2022.
Sementara paguyuban PKL Malioboro meminta agar relokasi ini ditunda. Para PKL menyebut bahwa ada sejumlah masalah di antaranya adalah masalah waktu yang mepet terkait relokasi tersebut.
Ketua DPW Perindo DIY Yuni Astuti mengatakan, adanya pro kontra penataan PKL ini karena masalah komunikasi yang kurang lancar antara Pemkot Yogyakarta dengan para PKL di Malioboro.
Komunikasi yang tak lancar ini kata dia, berimbas pada proses eksekusi relokasi. "Para PKL ini pun menolak untuk direlokasi di bulan Februari 2022 mendatang. Ini kan menandakan komunikasi antara Pemkot Yogyakarta dengan PKL di Malioboro tidak lancar," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, persoalan bisa diatasi dengan duduk bersama. Selain itu juga sangat penting bagi Pemkot Yogyakarta untuk mendengar keinginan para PKL. "Coba didengar apa keinginan para PKL di Malioboro. Toh mereka itu tidak menolak relokasi hanya meminta waktu pelaksanaan relokasi ditunda saja," ujarnya.
Yuni sangat yakin, jika komunikasi lancar, permasalahan relokasi bisa mendapatkan titik temu. Dengan demikian permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini tidak berlarut-larut.