Permasalahan kebijakan yang sering terjadi adalah kurang sinkronnya antara kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini terjadi karena proses birokrasi yang berbelit, lamban, dan ragu-ragu. Padahal penyusunan kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, serta dengan adanya keterlibatan stakeholder.
“Sudah saatnya pemerintahan melakukan reformasi birokrasi baik secara struktural maupun secara mindset. Tujuannya agar birokrasi Indonesia menjadi yang semakin sederhana, efektif, efisien, serta lincah, dan cergas,” ujarnya.
Pemerintah butuh inovasi regulasi yang efisien, selaras, sederhana, dan tidak tumpang tindih. Agile government dapat diterapkan pada semua level pemerintahan sehingga tidak hanya lingkungan global yang bergerak dengan cepat.