YOGYAKARTA, iNews.id – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menemukan sejumlah pungutan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DIY. Pungutan itu mulai dari membayar token sampai dikemas dalam pengadaan seragam sekolah.
Pungutan token terjadi di Kulonprogo dengan biaya Rp1.500. Sedangkan di Sleman ada calon siswa yang diminta membayar sekitar Rp50.500 dan biaya seragam sebesar Rp1,05 juta.
Anggota Forum Pemantau Independent (Forpi) Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengatakan, praktik pungutan sekolah masih terjadi di Sleman. Hal ini dialami langsung oleh anaknya yang diterima di sekolah negeri. "Kami minta rinciannya, tetapi tidak dikasih," kata Kamba, Senin (9/7/2018).
Dia menyebutkan, dari hasil inventarisasi pungutan itu ada yang sebagian dialokasikan untuk membeli dispenser dan gallon air mineral. Padahal, di dalam kelas sudah ada galon ataupun dispenser. “Jika pun butuh untuk beli mestinya cukup patungan per minggu. Bukan pengadaan yang tidak jelas arahnya nanti ke mana. Setiap pekan iuran Rp1.000 per siswa pun cukup untuk membeli galon," katanya.
Pungutan juga dikemas dalam pengadaan seragam sekolah yang nilainya mencapai Rp1,05 juta. Meski anak tidak diwajibkan, namun orang tua tidak akan mungkin mampu menghindari seragam. Apalagi untuk seragam identitas sekolah yang tidak mungkin ada di pasaran. Begitu juga untuk perempuan yang berhijab, tidak ada yang menjual. "Modus bisnis masih ada, ini harus dihilangkan," tandasnya.
Atas banyaknya permasalahan yang muncul, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Ketua ORI Perwakilan DIY, Budi Masturi mengaku banyak mendapat informasi terkait pungutan token sampai pungutan seragam. "Kita dapat informasi ada pungutan token sampai pungutan seragam. Terkait masalah ini, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," kata Budi Masturi.