YOGYAKARTA, iNews.id - Pemda DIY diminta mengakselerasi penanggulangan kemiskinan meski mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menilai akselerasi itu sangat memungkinkan.
"Itu (akselerasi penanggulangan kemiskinan) sangat memungkinan karena semua prasyarat dimiliki Yogyakarta," kata anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana di DPRD DIY, Yogyakarta, Jumat (8/4/2022).
Nyoman berpendapat DIY memiliki modal besar mengakselerasi penanggulangan kemiskinan mengingat pertumbuhan ekonomi DIY di atas rata-rata nasional, indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik, dan rasio gini juga lebih kecil dibanding daerah lain.
Menurut Nyoman Pemda DIY dengan dukungan DPRD yang kuat perlu bekerja sama dengan seluruh unsur perekonomian dan masyarakat untuk menekan kemiskinan.
Pemda DIY, kata Nyoman, perlu melibatkan masyarakat secara langsung khususnya yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Pelibatan ekonomi masyarakat ini bisa langsung dirasakan masyarakat sehingga meningkatkan penghasilan mereka dan ini tentu butuh waktu dan perencanaan yang matang," kata dia.