Raja Keraton Yogyakarta itu mengingatkan selama ini pajak dan retribusi menjadi sumber utama pendapatan. Namun kerap dana tersebut menggantungkan dari dana di pusat. “Di sinilah peran pajak harus mampu dimaksimalkan untuk infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sultan menambahkan, sistem perpajakan juga harus inovatif. Daerah dan DPRD harus melakukan kerja sama dalam pelayanan publik dan infastruktur. Tidak kalah penting bagaima mengedepankan tranparansi pemungutan dan penggunaan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Direktur Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan, BPD DIY terus melakkan inovasi dalam pelayanan baik secara digital dan elektronik. Sebagai bank pengelola kas daerah, Bank BPD juga terus melakukan transaksis ecara transparan dan akuntabel.
“Kita terus kembangkan produk layanan digital dengan gerakan nontunai. Baik dengan SMS banking, mobile banking maupun cash magement system,” katanya.
Ketua KPK Agus rahardjo mengatakan salah satu kendala yang dihadapi indonesia dalam pertumbuhan ekonomi adalah defisit transaksi berjalan dan tax ratio yang kurang. Saat ini, tax ratio baru skeitar 10 persen jauh dari negara maju yang mencapai 40 persen. “Sumber terbesar pendapatan negara dari pajak dan retriusi, ini harus dimaksimalkan,” ucapnya.
KPK, kata dia, telah melakukan pendampingan seperti ini sejak 2018 lalu. Di antaranya dilaksanakan di Riau, Sumatera Selatan hingga Jambi dan Bengkulu. Sedangkan di 2019 dilanjutkan di Jateng, NTB, Babel dan di DIY. “BPD bisa menyediakan tipping box id restoran agar pajak 10 persen bisa langsung masuk,” ujarnya.