Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DIY Didik Wardaya mengatakan akan memenuhi hal tersebut. Ia akan memasifkan gerakan mengisi kursi kepala sekolah yang kosong dengan guru-guru yang telah lolos sebagai guru penggerak.
Saat ini menurutnya, ada sekitar 100 orang yang tercatat memiliki status guru penggerak di DIY, yang kesemuanya berada di sekolah negeri. Sedang untuk swasta, Didik mengimbau para penyelenggaranya untuk melakukan penyesuaian.
“Diharapkan guru penggerak itu menjadi motor pembelajaran di sekolah-sekolah dan diharapkan juga karena ini dalam proses latihan yang panjang, diajari untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa menginspirasi, kemudian diharapkan ini bisa dijadikan kepala sekolah ketika ada kekosongan kursi kepala sekolah,” kata Didik.
Selain itu, terdapat evaluasi pada Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD dianggap masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka.
Namun demikian menurut Didik, ASPD yang diterapkan di DIY berbasis literasi guna memudahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia mengatakan akan ada diskusi lebih lanjut terkait dengan hal ini.
“Kami mengusulkan mudah-mudahan di pusat ada semacam standar untuk diberikan di sekolah terkait dengan PPDB,” kata Didik.